Jakarta –
Bank sentral dan kementerian keuangan di negara ASEAN sepakat melanjutkan tiga agenda prioritas dari Keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023 sebelumnya. Kesepakatan tersebut mengemuka pada pelaksanaan Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN (the ASEAN Finance Ministers’ and Central Bank Governors Meeting/AFMGM).
AFMGM ke-11 di Luang Prabang, Laos pada 2 sampai 5 April ini merupakan wadah penting bagi dialog tingkat tinggi kerja sama bank sentral dan kementerian keuangan di kawasan, guna memperkuat solidaritas antara negara-negara ASEAN di jalur integrasi keuangan. Bank of Lao PDR (BOL) dan Lao PDR Ministry of Finance menjadi penyelenggara pertemuan ini.
Hadir perwakilan dari 10 negara anggota ASEAN, yakni Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta. Turut hadir Timor Leste selaku observer.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), Erwin Haryono, Minggu (7/4/2024), tiga agenda yang diinisiasi oleh Indonesia di ASEAN tahun 2023 yang terus berlanjut tersebut yakni:
1. Perluasan kerjasama konektivitas pembayaran regional atau Regional Payment Connectivity (RPC). RPC yang diinisiasi oleh Bank Indonesia guna memfasilitasi pembayaran lintas negara yang lancar dan aman terus berkembang di bawah Keketuaan ASEAN Laos 2024.
Hal tersebut ditandai dengan terus bertambahnya negara yang tertarik untuk bergabung dalam kerjasama konektivitas pembayaran regional. Pada tanggal 3 April 2024 dilakukan MoU signing RPC yang menandakan bergabungnya Laos sebagai negara ke-8 yang menjadi anggota dalam kerjasama RPC.
Saat ini, negara yang telah bergabung dalam kerjasama RPC adalah Indonesia, Singapura, Filipina, Thailand, Malaysia, Vietnam, Brunei, dan Laos.
2. Penggunaan mata uang lokal dalam transaksi lintas negara di ASEAN atau ASEAN Local Currency Transaction (LCT). Dalam rangkaian pertemuan AFMGM ke-11, kerangka kerja ASEAN LCT yang perumusannya diprakarsai oleh Bank Indonesia berhasil mendapatkan dukungan penuh dari negara-negara ASEAN.
Hal ini diharapkan dapat mendorong peningkatan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi pembayaran lintas negara sehingga dapat bermanfaat bagi pelaku usaha untuk mengurangi biaya transaksi perdagangan, mendorong pendalaman pasar keuangan dalam mata uang lokal, serta mengurangi eksposur terhadap risiko nilai tukar.
3. Upaya Indonesia untuk melakukan penyempurnaan mandat komite kerja (Working Committee) ASEAN. Inisiatif ini bertujuan untuk menjadikan komite kerja ASEAN lebih relevan dengan perkembangan kondisi ekonomi, mendorong inovasi, meningkatkan kemampuan beradaptasi, memperkuat kerjasama regional, serta mencapai integrasi dan stabilitas keuangan.
Pada AFMGM ke-11 ini, para Menteri dan Gubernur Bank Sentral mengesahkan Pedoman Tingkat Tinggi dan Kerangka Acuan Penyesuaian Mandat Komite Kerja ASEAN. Saat ini dua komite kerja telah menyelesaikan penyesuaian mandatnya, yaitu komite kerja yang menangani pengembangan sistem pembayaran (Working Committee-Payment and Settlement System/WC-PSS) dan pengembangan liberalisasi neraca modal (Working Committee-Capital Account Liberalisation/WC-CAL).
Lebih lanjut, komite kerja lainnya terkait penguatan inklusi keuangan, pengembangan pasar keuangan, liberalisasi perdagangan, dan integrasi perbankan sudah memulai dan akan melanjutkan proses penyempurnaan mandatnya.
Adapun dalam pertemuan ini, dihasilkan Joint Ministrial Statement (JMS) yang mencakup kesepakatan mengenai progres dan pencapaian pada priority economic deliverables di bawah Keketuaan Laos di ASEAN dengan tema “ASEAN: Enhancing Connectivity and Resilience”.
Agenda prioritas tersebut menekankan upaya mendorong penguatan ASEAN Community, meningkatkan kerja sama untuk penguatan konektivitas dan resiliensi ASEAN, mendorong konektivitas infrastruktur, serta memperkuat hubungan ASEAN dengan mitra eksternal dengan tetap menjaga sentralitas ASEAN pada dinamika perubahan arsitektur regional.
(ily/kil)