Jakarta –
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjamin Dewan Aglomerasi selaku otoritas kawasan aglomerasi yang ada di dalam RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) tidak memotong kewenangan pemerintah daerah. Ia mengatakan kehadiran Dewan Aglomerasi berguna untuk menyinkronkan rencana besar pemerintah untuk mengembangkan kawasan Jabodetabek.
“Kawasan aglomerasi dan dewan aglomerasi, pemerintah dan DPR RI sepakat bahwa perkembangan Jakarta tidak bisa lepas dari wilayah sekitarnya, sehingga sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan amatlah diperlukan,” ucap Tito di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (28/3/2023).
Tito menjelaskan, Dewan Aglomerasi diperlukan agar semua level pemerintah bisa bersatu melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Sinkronisasi diperlukan untuk menangani sejumlah masalah seperti banjir, transportasi, polusi, penangan sampah, dan lain sebagainya di kawasan Jabodetabek.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Oleh sebab itu, meski ditunjuk oleh presiden, Tito menegaskan Dewan Aglomerasi tidak akan mengambil kewenangan daerah. Dewan Aglomerasi justru berguna untuk mendorong harmonisasi perencanaan pembangunan Jakarta dan kawasan sekitar.
“Disebut dengan kawasan aglomerasi dan akan dibentuk dewan kawasan aglomerasi yang sekali lagi, tugasnya hanya melakukan harmonisasi, sinkronisasi perencanaan, dan evaluasi, bukan mengambil alih kewenangan pemerintahan di daerah,” jelasnya.
“Dan pembentukan dewan kawasan aglomerasi ini akan ditentukan atau ditetapkan oleh presiden, sehingga diharapkan akan tercipta keharmonisan keserasian pembangunan wilayah aglomerasi ini,” tegasnya.
(ara/ara)